Merespons kepedulian yang terus tumbuh terhadap pasar taruhan olahraga ilegal dan perjudian daring, Bank Sentral Brasil (BACEN) meningkatkan intensitas pengawasan terhadap transaksi finansial yang mencurigakan. Keputusan ini diambil setelah Pengadilan Akun Federal (TCU) Brasil menyuarakan kekhawatiran tentang lemahnya kontrol atas aktivitas tersebut. BACEN telah mengeluarkan kebijakan baru yang menyasar individu dan organisasi yang terlibat dalam perjudian ilegal, bertujuan memperluas analisis risiko penipuan serta mendeteksi transaksi yang terkait dengan perusahaan perjudian daring yang beroperasi tanpa izin.
Pemicu dan Tujuan Pengawasan
Diumumkan serentak dengan pernyataan TCU yang menyoroti urgensi pengawasan lebih ketat, BACEN memperkenalkan resolusi ini. Dari hasil audit, diperkirakan antara 41% hingga 51% pasar perjudian dikuasai oleh praktik ilegal, dengan nilai transaksi per tahun mencapai BRL26 miliar hingga BRL40 miliar. Langkah serupa dalam pemberantasan perjudian ilegal juga dilakukan di berbagai wilayah lain, menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini.
Peraturan Baru dan Cara Pelaksanaan
Regulasi baru ini mencakup klausul khusus mengenai taruhan. Mulai 30 November 2026, lembaga keuangan diharuskan memperketat pemantauan dan pelaporan data tentang indikasi penipuan, termasuk operator taruhan tanpa izin resmi. Mulai 1 Desember, institusi harus melaporkan semua transaksi mencurigakan yang terkait dengan taruhan ilegal. Sistem akan menandai keterlibatan pemain yang menggunakan situs ilegal dan perusahaan yang mendukung pembayaran semacam itu.
Efek yang Diharapkan dan Tindak Lanjut
Sistem Pelaporan Penipuan, juga digunakan untuk mengawasi penipuan transaksi Pix, akan diterapkan untuk memantau aktivitas ini. Laporan dari TCU menunjukkan bahwa risiko besar seperti pencucian uang, pengaturan skor, dan penghindaran pajak dapat muncul dari perjudian ilegal. Inisiatif ini diharapkan mampu membantu Bank Sentral Brasil meminimalisir dampak merugikan dari aktivitas ini dan mempromosikan ketertiban di pasar perjudian. Selain itu, langkah ini mendukung upaya pemerintah untuk mengawasi dan menindaklanjuti rekomendasi pengawasan yang lebih efektif.