Pemerintah Thailand melalui Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat, telah meningkatkan pengawasan terhadap judi online dan pembajakan. Terutama selama ajang Piala Dunia FIFA 2026, inisiatif ini bertujuan untuk mengamankan hak siar dan melawan tindakan ilegal yang merugikan negara.
Fokus Pembahasan
Dalam sebuah pertemuan penting, Wakil Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat, Nan Boontida Somchai, dan CEO Mono Next Public Company Limited, Nawamin Prasopnet, mengevaluasi strategi untuk menindak tegas situs judi online dan situs pembajakan ilegal. Komitmen kuat dari pemerintah dan sektor swasta ditegaskan untuk menghadapi tantangan ini dengan efektif.
Pemblokiran Situs Ilegal
Pada periode 10-24 Juni 2026, Pusat Pemantauan Situs Ilegal telah berhasil menutup 12.671 URL yang melanggar hukum terkait pelanggaran hak cipta dan judi online. Dari jumlah tersebut, 4.496 URL ditutup berdasarkan perintah pengadilan, sedangkan sisanya berhasil dihapus dengan membantu platform media sosial seperti Facebook, X, Instagram, dan YouTube.
Kolaborasi dengan Sektor Swasta
Mono Next, sebagai pemegang resmi hak siar untuk Piala Dunia dan Liga Primer Inggris di Thailand, siap bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. Kolaborasi ini memastikan integrasi data yang cepat dan pemantauan yang lebih baik, sehingga situs ilegal dapat segera dihapus setelah terdeteksi.
Pentingnya Peran Swasta
Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pentingnya kontribusi sektor swasta dalam mendukung upaya pemerintah. Dengan kerjasama erat dengan pusat pemantauan, Mono Next dapat mempercepat proses identifikasi dan penghapusan situs ilegal. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini esensial untuk menjaga keamanan digital dan integritas penyiaran olahraga.
Penutup
Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat Thailand bersama sektor swasta berkomitmen untuk memprioritaskan keamanan digital, terutama di event besar seperti Piala Dunia FIFA 2026. Usaha bersama ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari judi online ilegal dan pembajakan, serta melindungi kepentingan ekonomi dan sosial negara.